Header AD

header ads

Kepastian Hukum Bawaslu Selaku Pengawas Pilkada


Komisioner Bawaslu Minut, Rocky Ambar

Mediakawanua.com, MINUT - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi mengenai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Halnya nomenklatur perubahan nama Panitia Pengawas menjadi Badan Pengawas Kabupaten/Kota, telah memberi kepastian hukum sebagaimana disebutkan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara, Rocky Ambar. “Kepastian hukum bagi Bawaslu sangat penting dalam  mengawasi Pilkada serentak 2020. Prinsipnya Bawaslu akan menjalankan penegakan hukum, fungsi pengawasan," sebut Rocky Ambar, Selasa (29/01/20).
Rocky mengatakan, perbedaan nomenklatur Panwaslu dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang menjadi persoalan, berkaitan dengan kewenangan yang nantinya akan dilakukan Bawaslu kabupaten/kota.
Putusan MK tersebut kini memberi legalitas jajaran bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota dalam bertugas.
Lanjut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa (HP3S) bahwa, putusan MK telah memberi penafsiran baru, apa yang dimaksud dengan panwaslu tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya bersifat ad hoc, kini menjadi permanen.
Putusan ini ikut menyamakan jumlah anggota bawaslu provinsi dan kabupaten/kota sesuai UU Pemilu, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. “Pengisian jabatan anggota bawaslu kabupaten/kota yang diberi wewenang mengawasi pemilihan di tingkat kabupaten/kota seharusnya disesuaikan dengan perubahan dalam UU Pemilu,” tambah Rocky. (jhet/mk)

Kepastian Hukum Bawaslu Selaku Pengawas Pilkada Kepastian Hukum Bawaslu Selaku Pengawas Pilkada Reviewed by mediakawanua on 6:51 AM Rating: 5

Tidak ada komentar

Baja Ringan

Baja Ringan
AVISHA