"Hanya Sehari" Naskah RAPBD Sulut TA 2020 Dibedah

Rapat paripurna RAPBD Sulut 2020

Mediakawanua.com, MANADO - Kendati lima Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD TA 2020 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun nota RAPBD yang disampaikan Gubernur Olly Dondokambey dalam rapat paripurna, Selasa (05/11/19) diwarnai sejumlah catatan kritis.
Sebagaimana disampaikan Nick Lomban dalam pandangan umum Fraksi Partai NasDem antara lain menyoroti keterlambatan naskah RAPBD 2020. Dokumen sekitar 2000-an halaman dikabarkan baru diterima para anggota dewan sehari sebelum rapat paripurna digelar. “Naskah sebanyak 2000-an halaman ini tidak mungkin dibaca dalam sehari,” sentil legislator Sulut dari Daerah Pemilihan Minut-Bitung.

Demikian Fraksi Partai NasDem meminta komitmen pemerintah untuk lebih mencermati hal ini. Agar DPRD dengan leluasa bisa merespons kebijakan pemerintah agar lebih berkualitas tertuang dalam penyusunan APBD, tepat sasaran dalam menentukan nasib masyarakat Sulut. “Keterlambatan ini tidak perlu terjadi, sehingga kami memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari penjabaran naskah RAPBD. Sebab Partai NasDem menginginkan setiap rupiah yang digunakan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat,” sebut Nick sapaan akrab putera sulung walikota Bitung.

Lanjut Nick, Partai NasDem juga menyoroti belanja barang dan jasa yang mengalami kenaikan, pasar Bersehati setidaknya bisa diserahkan ke Pemerintah Kota Manado, sektor Pertanian di wilayah BMR, jalan provinsi seperti jalan Sarundajang di Kota Bitung alami kerusakan, minta keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap harga Cengkih yang menjadi komoditi unggulan masyarakat Sulut.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Sulut TA 2020 dipimpin ketua DPRD, Andrei Angouw didampingi wakil ketua Victor Mailangkai, James Kojongian dan Billy Lombok.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou, Sekdaprov Edwin Silangen, Forkopimda serta para pejabat jajaran pemrov Sulut. (jhet/mk)