VAP For Sulut

VAP For Sulut
Diberkati Untuk Memberkati

Langgar Kesepakatan Sanksi Rp500 Juta


Denny Sompi - Harry Azhar
Mediakawanua.com, MINUT - Konflik” horisontal penetapan Fraksi yang terjadi di internal anggota Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) hingga kini belum redah.
Betapa tidak, enam Partai Politik (Parpol) seperti Partai Gerindra (2), PKPI (1), PAN (1), Perindo (1), Hanura (1) dan PBB (1) notabene minim kursi telah sepakat membentuk satu Fraksi (Fraksi gabungan), yakni Fraksi Klabat. Hal itu dibuktikkan dengan surat pernyataan bersama ditandatangani masing-masing Ketua Parpol serta cap DPC. Bahkan surat tersebut sudah diserahkan ke Sekretariat dewan tertangal 12 September 2019.
Entah kenapa, dalam rapat paripura penetapan Fraksi, Senin (16/09/19) tiba-tiba anggota Partai Perindo, Hanura dan PAN hengkang alias menyatakan sikap pengunduran diri dari Fraksi Klabat, dan bersikukuh membetuk Fraksi baru, sebut saja Fraksi Tonsea.
Pengunduran diri secara sepihak saat pembahasan berlangsung justru mengundang tanya anggota Partai Gerindra, PKPI dan PBB.   
Ketua DPK PKPI Minut, Denny Sompi mengatakan, pernyataan pengunduran diri memperjelas bahwa mereka-mereka ini telah mengakui kesepakatan membentuk Fraksi Klabat. “Itu berarti sangsi yang tertuang dalam pernyataan juga harus disepakati, yakni jika melanggar akan membayar Rp500.0000.000. Jadi siap-siap jo serahkan tu doi,” ujar Sompi seraya memperlihatkan surat pernyataan yang ditandatangani ketua Partai Gerindra, PKPI, PAN, Perindo, Hanura dan dan PBB kepada sejumlah wartawan, Rabu (18/09/19). 
Menariknya lagi sebut Sompi, mengacu pada klausal tata tertib DPRD Minut, lihat pasal 165 mempertegas, intinya bagi Parpol yang minim kursi hanya boleh membentuk 1 fraksi gabungan. “Jadi, saya harap teman-teman sesama anggota Parpol jang jadi tukang kompor,” sindir wakil rakyat 3 periode ini. 
Senada Ketua DPC PBB Minut, Harry Azhar SE juga anggota DPRD Minut terpilih periode 2019-2024 menegaskan jika memang ada pembatalan bergabung di Fraksi, harusnya ada surat pengunduran. “Pernyataan sikap ini dibuat karena ada kesepakatan, bahkan ditandatangani oleh ketua-ketua parpol,” kicau pengusaha muda Minut ini.
Azhar juga menyesalkan sikap plin-plan, bahkan lebih aneh lagi disebut-sebut tanda tangan surat peryataan kesepakatan membentuk Fraksi gabungan itu tidak sah. “Menentukan keabsahan sah tidaknya tanda tangan yakni orang yang mendatangani, jika masuk ranah hukum jelas hanya hakim. Yang mengherankan justru orang-orang yang tidak upgrade dengan ini mengaku tanda tangan palsu. Ibarat sepasang kekasih, dimana si pria menulis surat pada wanita pujaan hatinya, selanjutnya yang membalas surat tersebut justru mama dari si wanita. Ini lebih parah lagi,” guyon Azhar. (Pol/mk)
Langgar Kesepakatan Sanksi Rp500 Juta Langgar Kesepakatan Sanksi Rp500 Juta Reviewed by mediakawanua on Rabu, September 18, 2019 Rating: 5

Tidak ada komentar

Baja Ringan

Baja Ringan
AVISHA