Kaloh dan Pangemanan Duduk Bersila Hadapi Demo Tolak RUU-PKS di DPRD Sulut
 |
| Fabian Kaloh dan Melky Pangemanan hadapi pendemo |
Aksi demontrasi dari kelompok masyarakat anti kekerasan mendesak pemerintah dan para wakil rakyat di DPRD Sulut memberi dukungan politik terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) segera disahkan DPR RI.
Pasalnya, menurut para pendemo aksi-aksi kekerasan justru dialami kaum hawa, banyak sekali perempuan yang menjadi korban seksual sehingga harus dilindungi.
Hadapi kondisi ini, 2 personil Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sulut, Fabian Kaloh SIP MSi dan Melky Pangemanan SIP MSi ditugaskan untuk bertatap muka dengan pendemo. "Didalam kan ada rapat paripurna HUT Sulut, jadi saya dan pak Melky ditugaskan pimpinan untuk menerima para demonstran," sebut Fabian Kaloh.
 |
| Sesaat mendengarkan aspirasi massa |
Menurut Fabian, sempat negosiasi dengan para pendemo ngotot berada di luar
portal jalan masuk gedung. "Terpaksa kami berdua harus duduk bersila
bersama para pendemo di aspal panas sembari dengar aspirasi mereka,"
tambah Pangemanan dari Partai PSI yang sudah membaur dengan Fraksi PDIP.
Fabian menjelaskan bahwa pembahasan RUU dimaksud memang digodok DPR RI. Bahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah digodok sejak lama, demikian terjadi pro dan kontra mewarnai pembahasan RUU tersebut. "Memang bukan ranah DPRD Provinsi, akan tetapi aspirasi masyarakat jelas menjadi tanggung jawab para wakil rakyat. Sebagai lembaga, nantinya diwakili pimpinan DPRD yang meneruskan aspirasi tersebut ke pusat, dalam hal ini ke DPR RI. Demikian solusinya dan mereka cukup memahami," jelas Eby sapaan akrab Fabian Kaloh, anggota PDIP perwakilan Daerah pemilihan Bitung-Minut.
Aksi demo berlangsung tertib, bahkan para demostran tetap duduk di luar portal hingga siang hari, berorasi terbuka dengan membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan tolak RUU PKS, sembari dikawal puluhan Sat Pol PP dan aparat kepolisian setempat. (pol/mk)
Fabian menjelaskan bahwa pembahasan RUU dimaksud memang digodok DPR RI. Bahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah digodok sejak lama, demikian terjadi pro dan kontra mewarnai pembahasan RUU tersebut. "Memang bukan ranah DPRD Provinsi, akan tetapi aspirasi masyarakat jelas menjadi tanggung jawab para wakil rakyat. Sebagai lembaga, nantinya diwakili pimpinan DPRD yang meneruskan aspirasi tersebut ke pusat, dalam hal ini ke DPR RI. Demikian solusinya dan mereka cukup memahami," jelas Eby sapaan akrab Fabian Kaloh, anggota PDIP perwakilan Daerah pemilihan Bitung-Minut.
Aksi demo berlangsung tertib, bahkan para demostran tetap duduk di luar portal hingga siang hari, berorasi terbuka dengan membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan tolak RUU PKS, sembari dikawal puluhan Sat Pol PP dan aparat kepolisian setempat. (pol/mk)
Kaloh dan Pangemanan Duduk Bersila Hadapi Demo Tolak RUU-PKS di DPRD Sulut
Reviewed by mediakawanua
on
Senin, September 23, 2019
Rating:
Reviewed by mediakawanua
on
Senin, September 23, 2019
Rating:
Post a Comment