'May Day' di Sulut Dikemas Aksi Kemanusiaan

Suasana hari buruh di Sulut, berjalan lancar dan aman

Mediakawanua.com, MANADO - Masih seperti biasa hiruk pikuk peringatan hari buruh Internasional “May Day” kerap diisi dengan demontrasi buruh di jalan-jalan atau lokasi keramaian lainnya.
Namun perayaan ‘May Day’ di Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2019 dikemas berbeda digagas sejumlah Asosiasi buruh dipusatkan di ruang Mapalus kantor gubernur, Rabu (01/05/19). 
Selain orasi dari perwakil buruh, juga digelar aksi kemanusian seperti pengobatan gratis dan donor darah.
Ruangan mapalus diperkirakan kapasitas hampir 1000 orang benar-benar penuh disaksikan langsung gubernur Sulut diwakili wakil gubernur, Steven Kandouw, para asisten, staf ahli, sejumlah pejabat aselon II Pemrov Sulut, termasuk jajaran pemerintah kota Manado.

Ketua KSPI Sulut, Tommy Sampelan

Salah satu orasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulawesi Utara, Tommy Sampelan mengaku piranti hukum yang ada sekarang ini semakin komplit, namun rasa keadilan bagi pekerja/buruh di era reformasi masih menimbulkan berbagai permasalahan. “Demikian aksi-aksi demo di hari buruh Internasional tanggal 1 Mey, semata-mata bertujuan untuk meletakkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan kaum buruh/pekerja di dunia kerja,” timpalnya.
Dikesempatan itu Sampelan kembali menyoroti sejumlah persoalan prinsipnya menjadi perhatian pemerintah, diantaranya menolak upah murah, pemerintah diminta bersikap tegas dan memberikan sangsi bagi perusahaan-perusaan nakal yang masih mengabaikan hak pekerja. Pemerintah perlu mengangkat derajat kesejahteraan THL. “Namun kami salut dengan pemerintah di Sulawesi Utara, hampir tidak terdengar upah THL miring khusus di lingkungan kerja pemerintah, setara bahkan melebihi UMP,” aku Sampelan.
KSPI juga menolak perusahaan yang tidak melibatkan jasa Outsorching, perihal pengendalian tenaga kerja asing (TKA) dan perlu dibuatkan Perda Tenaga Kerja.
Menurut Sampelan, pemerintah hingga kini belum serius menangani pengendalian tenaga kerja asing (TKA), sehingga diminta proaktif menindak tegas perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan jasa TKA, kendati masa kontraknya sudah abis. “Perlu ada pengawasan atau proteksi terhadap TKA, termasuk menerapkan sangsi sesuai aturan terhadap perusahaan yang mengabaikan UU Tenaga Kerja. “Mengingat masih banyak produk hukum yang dilahirkan ternyata belum berpihak bagi peningkatan kesejahteraan kaum buruh/pekerja dan keluarganya, khusus di daerah. Maka kami berharap agar Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal harus ada di provinsi Sulawesi Utara,” tandas Sampelan menutup Orasinya.
Kegiatan hari buruh Internasional yang berlangsung di gedung Mapalus kantor gubernur sejak pagi hingga sore hari berlangsung lancar dan aman, dipantau langsung ratusan aparat kepolisian diback up pasukan TNI. (jhet/mk)