VAP For Sulut

VAP For Sulut
Diberkati Untuk Memberkati

20 Kepala Daerah Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Wakil Ketua KP, Saut Situmorang dan Jubir Febri Diansyah
Mediakawanua.com, JAKARTA - Selang Januari-Oktober 2018, sedikitnya 20 kepala daerah sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Terakhir Bupati Bekasi, inisial NHY alias Neneng ditetapkan tersangka, Senin (15/10/18) malam, buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehari sebelumnya.
Kutipan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di tahun berjalan sebanyak 98 kepala daerah yang diproses dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. “Selain melanggar sumpah jabatan, korupsi kepala daerah berarti mengkhianati masyarakat yang telah memilih secara demokratis,” tegas Situmorang di Gedung KPK, Jakarta.
Berikut 20 kepala daerah berstatus tersangka:
  1. Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif bersama tiga orang lainnya yakni, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono. Keempatnya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai TA 2017. Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar. Abdul ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Januari 2018. Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima uang suap adalah Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani. Sementara, sebagai pemberi suap adalah Donny Witono. Saat ini, Abdul Latif berstatus sebagai terdakwa.
  2. Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad. Ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Januari 2018 atas dugaan menerima suap dan gratifikasi sejumlah proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016. Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lain dari pihak swasta yakni Hojin Anshori dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi. Menurut KPK, Fuad bersama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar.
  3. Bupati Jombang, Nyono Suharli. Ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2018 dalam kasus suap perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. Diduga Nyonyo menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta. Suap tersebut diberikan Inna agar Nyono selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif.
  4. Bupati Ngada, Marianus Sae. Marianus diduga menerima suap sebesar Rp 4,1 miliar dari Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilhelmus yang juga ditetapkan tersangka diketahui merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011. Sebagian suap untuk Marianus diberikan tunai maupun lewat transfer bank. Marianus ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Minggu (11/02/18).
  5. Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan. Ditetapkan sebagai tersangka Januari 2018 atas dugaan penerimaan suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Uang itu terkait proyek infrastruktur dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2016. Uang untuk Rudy didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.
  6. Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola. Ditetapkan tersangka 2 Februari 2018. Selain Zumi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan ikut ditahan. Keduanya diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar. KPK menduga suap yang diterima Zumi digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi TA 2018.
  7. Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Subang dan Bandung, Jawa Barat 13 Februari 2018. Ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika dan pihak swasta. Diduga menerima suap dari pengusaha bernama Miftahhudin. Miftahhudin diduga memberikan suap untuk Imas dan dua orang penerima lainnya untuk mendapatkan izin prinsip membuat pabrik atau tempat usaha di Subang. Pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga, Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap yang total nilainya Rp 1,4 miliar. Adapun commitment fee antara perantara suap dengan pengusaha sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara commitment fee antara Imas dengan perantara suap sebesar Rp 1,5 miliar.
  8. Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman atas dugaan penerima suap, diumumkan kembali sebagai tersangka pada 8 Januari 2018. Dia dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Taufiqurrahman diduga mengalihkan gratifikasi yang diterimanya dari 2013 hingga 2017. KPK menyebut ada transfer pembelian mobil menggunakan nama orang lain hingga pembelian aset berupa tanah.
  9. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain Rita Widyasari, juga Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka kasus pencucian uang. KPK menduga keduanya menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.
  10. Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2018, bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp 9,6 miliar. Suap itu dimaksudkan agar pihak DPRD memuluskan rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada TA 2018. Kemudian, agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.
  11. Bupati Bandung Barat, Abubakar. Ditetapkan sebagai tersangka pada 11 April 2018, plus barang bukti berupa uang Rp 435 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT). Abubakar diduga meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah yang mencalonkan diri sebagai calon bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Permintaan itu disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada Januari, Februari, dan Maret 2018. Abubakar menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati.
  12. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Ditetapkan tersangka 30 April 2018 dalam dua kasus dugaan korupsi. Perkara pertama, Mustofa diduga terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Selain Mustofa, KPK menetapkan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka. Dalam perkara kedua, Mustofa serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.
  13. Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat. Ditetapkan sebagai tersangka 24 Mei 2018. Selain Agus, KPK juga menetapkan seorang kontraktor Tonny Kongres sebagai tersangka. Tonny berperan sebagal koordinator dan pengepul dana untuk dlberikan kepada Agus. KPK dan Komite Antisuap Jepang Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta KPK menduga Agus menerima total uang Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemkab Buton Selatan.
  14. Bupati Purbalingga Tasdi. Ditetapkan sebagai tersangka 5 Juni 2018 atas dugaan merima fee senilai Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Islamic Center tahap dua tahun 2018 senilai Rp 22 miliar. Juga hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Selain itu, KPK menetapkan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka. Adapun tiga tersangka lainnya dari pihak swasta diduga menjadi pemberi hadiah atau janji. Mereka diantaranya Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata.
  15. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Juni 2018 atas dugaan menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. Di Tulungagung, Susilo diduga memberikan hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta Agung Prayitno, terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
  16. Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar. Samanhudi diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. Di Blitar, KPK menduga Samanhudi menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga terkait ijin proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.
  17. Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Pada 4 Juli 2018, KPK menetapkan Ahmadi sebagai tersangka, terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOCA) TA 2018 Pemerintah Provinsi Aceh. Diduga, Ahmadi menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh TA 2018.
  18. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Irwandi diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait fee ijin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. Diduga pemberian Rp500 juta merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.
  19. Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap ditetapkan tersangka atas dugaan suap proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu TA 2018, Rabu (18/07/18). Selain Pangonal, KPK juga menetapkan Umar Ritonga (pihak swasta) sebagai tersangka. Umar dan Pangonal diduga sebagai penerima suap. Selain itu, KPK juga menetapkan pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra sebagai tersangka. Effendy diduga sebagai pemberi suap. Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar.
  20. Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin buntut dugaan suap pengurusan perizinan pembanguna Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Minggu (14/10/18). (aji/mk)

20 Kepala Daerah Ditetapkan Tersangka oleh KPK 20 Kepala Daerah Ditetapkan Tersangka oleh KPK Reviewed by mediakawanua on Rabu, Oktober 17, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar

Baja Ringan

Baja Ringan
AVISHA